SURAT KUASA MEDIASI

-

 



SURAT KUASA
Yang bertanda tangan di bawah ini:
N a m a
:
BOING HENGKY TORNADO
Tempat/Tanggal Lahir
:
Papua, 22 Juni 1990
Jenis Kelamin
:
Laki-laki
Agama
:
Islam
Pekerjaan
:
Wiraswasta
Alamat
:
Jala Kapten Damsur Gg. Ketandan IV Nomor 69 RT 004 RW 005 Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon.




Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa; Dalam hal ini memilih domisili hukum di Sekretariat Kuasanya tersebut di bawah ini; Dengan ini menerangkan, menyatakan sesungguhnya memberi Kuasa kepada :
AGUS PRAYOGA, SH
FEBRIAN PRIMA R, SH
Para Advokat pada Kantor Hukum AGUS PRAYOGA, SH & Rekan serta Anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Cirebon (POSBAKUMADIN CIREBON), Organisasi Bantuan Hukum Terakreditasi sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-02.03.03 Tahun 2013; yang beralamat Kantor dan Sekretariat di Jalan Kapten Damsur Gg. Ketandan V No. 27 Cirebon; Dalam hal ini bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri;
K H U S U S
Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, mewakili kepentingan hukumnya mengurus, menyelesaikan serta meminta pertanggung jawaban atas hutang atas CV. Ga Karuan yang beralamat di jalan Tentara-tentaraan No. 50 A Cirebon yang dilakukan oleh manager CV. Ga Karuan.
Untuk itu Penerima Kuasa berhak melakukan segala langkah dan upaya pendekatan dengan manager  CV. Ga Karuan Cirebon dan/atau pihak-pihak yang terkait kecuali tidak menemukan kata sepakat maka dapat menempuh upaya hukum; mendampingi Pemberi Kuasa untuk membuat dan menanda-tangani laporan polisi pada Kepolisian Resort Cirebon Kota serta memberikan keterangan-keterangan yang menurut hukum perlu diberikan; memajukan atau memasukan segala surat-surat permohonan yang perlu, akta-akta, dan surat lainnya yang berhubungan dengan Kuasa ini; membela hak-hak serta mengurus kepentingan-kepentingan Pemberi Kuasa; menghadap dan berbicara pada Pejabat-pejabat/Instansi-instansi yang berhubungan dengan perkara ini; atau dengan kata lain bahwa Penerima Kuasa diberi hak dengan seluas-luasnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna membela kepentingan Pemberi Kuasa dalam perkara tersebut.
Demikian Kuasa ini diberikan untuk dipergunakan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan Hak Substitusi dan Hak Retensi.

Cirebon, 11 Oktober 2015
PENERIMA KUASA
PEMBERI KUASA






AGUS PRAYOGA, SH





FEBRIAN PRIMA R, SH







BOING HENGKY TORNADO








Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Status Kepemilikan Tanah Dengan Pinjam Nama (Nominee) Menurut Hukum Agraria Di Indonesia

-
Gambar
Pinjam Nama (Nominee Arrangement) memang banyak ditemukan di Indonesia. Biasanya orang asing membeli tanah lalu sertifikat tanah diatas namakan kepada orang Indonesia. Status Kepemilikan Tanah Dengan Pinjam Nama (Nominee) Menurut Hukum Agraria Di Indonesia , hal itu dikarenakan UU Pokok Agraria kita melarang orang asing memiliki tanah di Indonesia. baca juga : Hukum Pengakhiran Perjanjian Sepihak Mengenal Gugatan Sederhana Dalam Perkara Perdata Status Akta Otentik Yang Dibuat Dengan Keadaan Bohong Atau Palsu   Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1025 K/Sip/1980 yang menyatakan bahwa : Orang asing menurut UUPA tidak dapat mempunyai hak milik atas tanah Bagaimana jika terjadj pinjam nama dalam jual-beli tanah, siapakah yang dianggap sebagai pemiliknya? Bila terjadi pinjam nama, maka secara hukum yang dianggap sebagai pemilik tanah itu adalah nama yang tercantum dalam sertifikat. Hal itu diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2020, Poin B Rumusan Huku...
Lanjutin bacanya dong...!!! »

Law Firm Art Justitia & Co

-
Gambar
    LAW FIRM ART JUSTITIA Law Firm   Art Justitia & Co   didukung oleh tenaga-tenaga pengacara muda dan konsultan hukum yang professional dan mempunyai pengalaman praktek  serta organisasi dengan memiliki semangat tinggi dalam melakukan pembelaan serta pendampingan hukum sehingga keunggulan utama yang dimiliki kami   adalah dalam menjaga kepercayaan, loyalitas, dan integritas. Dengan  semangat  generasi  baru dengan slogan  “saatnya  yang  muda menguasai dunia” dan “tegaknya keadilan dengan menggunakan seni” ini dibangun  dengan Fokus Utama memberikan Solusi Hukum, Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum dengan cara bekerja membentuk tim dalam menangani kasus/perkara klien berdasarkan keahlian Advokat/Pengacara yang tergabung pada kantor kami serta mengutamakan progresif, kreatif dan proaktif dalam menganalisa kasus dari berbagai aspek sehingga membuahkan langkah langkah hukum yang cepat, efektif dan akurat. Law Firm ...
Lanjutin bacanya dong...!!! »

Pidana Korporasi: Tantangan dan Upaya Penegakan Hukum

-
Gambar
  Pendahuluan Pidana korporasi merupakan bagian penting dalam sistem hukum pidana Indonesia yang mengatur pertanggungjawaban badan hukum atas tindakan melanggar hukum. Dengan semakin kompleksnya struktur bisnis dan peran korporasi dalam perekonomian, penegakan hukum pidana terhadap korporasi menjadi tantangan besar yang perlu mendapat perhatian serius. Tantangan dalam Penegakan Pidana Korporasi Salah satu tantangan utama adalah kompleksitas struktur korporasi yang menyulitkan penentuan siapa yang bertanggung jawab secara hukum. Banyak kasus korporasi besar dengan struktur multi-level yang membuat aparat hukum kesulitan membuktikan keterlibatan langsung korporasi dalam tindak pidana. Selain itu, regulasi pidana korporasi di Indonesia masih terbatas dan sanksi yang ada seringkali tidak memberikan efek jera. Faktor lain adalah keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, baik dari segi sumber daya maupun keahlian khusus dalam menangani kasus pidana korporasi. Praktik korupsi dan i...
Lanjutin bacanya dong...!!! »