ART JUSTITIA

  KEADILAN SUBSTANTIF YANG DIBATASI WAKTU: Belajar dari Hukum Tanah untuk Hukum Elektoral Hukum Indonesia mengenal dua kutub yang sering bertabrakan: kepastian hukum (legal certainty) dan keadilan substantif (substantive justice). Dalam sengketa pertanahan, pertentangan itu sudah diselesaikan melalui yurisprudensi. *II. Analogi Sertifikat Tanah* Jual beli di hadapan PPAT yang melahirkan sertifikat hak milik adalah perbuatan yang secara formil sah dan dilindungi asas praduga keabsahan serta asas pembeli beritikad baik. Namun sah secara formil tidak menutup kemungkinan adanya cacat materil di belakangnya, misalnya kuasa jual yang tanda tangannya diperoleh secara manipulatif. Untuk menyeimbangkan itu, Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah memberikan batas: sertifikat yang terbit lebih dari 5 tahun, dikuasai dengan itikad baik, dan tidak pernah digugat, tidak dapat digugat lagi. Di sini keadilan substantif diberi ruang hidup selama 5 tahun, setelah itu ia ber...

   Pendahuluan Media sosial kini menjadi ruang publik baru bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Namun, tak jarang ekspresi tersebut berujung pada persoalan hukum. Munculnya laporan polisi atas unggahan di media sosial menimbulkan pertanyaan penting: sejauh mana kebebasan berekspresi dilindungi, dan kapan sebuah unggahan dianggap melanggar hukum? Fenomena Kriminalisasi Unggahan Medsos Dalam beberapa tahun terakhir, banyak kasus di mana pengguna media sosial dilaporkan karena dianggap mencemarkan nama baik, menyebarkan hoaks, atau ujaran kebencian. Pasal 27 dan 28 UU ITE kerap digunakan, namun sering menimbulkan kontroversi karena dianggap multitafsir dan berpotensi membungkam kritik. Di satu sisi, perlindungan terhadap reputasi dan ketertiban umum memang penting. Tapi di sisi lain, banyak yang khawatir hukum dijadikan alat represi terhadap kebebasan berpendapat. Batasan Hukum dan Etika di Dunia Digital Penting untuk membedakan antara kritik yang sah dengan penghinaan at...

  Pendahuluan Pidana korporasi merupakan bagian penting dalam sistem hukum pidana Indonesia yang mengatur pertanggungjawaban badan hukum atas tindakan melanggar hukum. Dengan semakin kompleksnya struktur bisnis dan peran korporasi dalam perekonomian, penegakan hukum pidana terhadap korporasi menjadi tantangan besar yang perlu mendapat perhatian serius. Tantangan dalam Penegakan Pidana Korporasi Salah satu tantangan utama adalah kompleksitas struktur korporasi yang menyulitkan penentuan siapa yang bertanggung jawab secara hukum. Banyak kasus korporasi besar dengan struktur multi-level yang membuat aparat hukum kesulitan membuktikan keterlibatan langsung korporasi dalam tindak pidana. Selain itu, regulasi pidana korporasi di Indonesia masih terbatas dan sanksi yang ada seringkali tidak memberikan efek jera. Faktor lain adalah keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, baik dari segi sumber daya maupun keahlian khusus dalam menangani kasus pidana korporasi. Praktik korupsi dan i...

  Pendahuluan Dalam sistem hukum pidana Indonesia, status "tersangka" merupakan penanda awal bahwa seseorang diduga kuat melakukan tindak pidana, berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Penetapan status ini membawa konsekuensi hukum yang tidak ringan, termasuk pemanggilan paksa, tersingkir, hingga stigma sosial yang melekat. Namun dalam praktiknya, tidak sedikit individu yang menyandang status tersangka dalam jangka waktu yang lama tanpa kejelasan proses hukum lebih lanjut. Fenomena ini memunculkan istilah “tersangka abadi”. Ketiadaan batas waktu yang jelas bagi status tersangka menjadi persoalan serius dalam penegakan hukum. Tidak hanya merugikan individu yang bersangkutan secara psikologis, sosial, dan ekonomi, tetapi juga melanggar prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia, seperti kepastian hukum dan perlindungan dari perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Menyadari hal tersebut, pemerintah tengah menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru...

Banyak orang yang mengalami masalah hukum sering bingung: harus lapor ke polisi (pidana) atau mengajukan gugatan ke pengadilan (perdata) ? Perbedaan antara gugatan perdata dan laporan pidana memang penting dipahami agar tidak salah langkah dalam mencari keadilan. ⚖️ Pengertian Singkat Gugatan Perdata ➜ Menyelesaikan sengketa antar individu atau pihak swasta ➜ Contoh: utang piutang, perceraian, wanprestasi (ingkar janji), ganti rugi Laporan Pidana ➜ Menindak perbuatan melawan hukum yang merugikan masyarakat atau negara ➜ Contoh: pencurian, penipuan, penganiayaan, korupsi 🔍 Perbedaan Utama Gugatan Perdata vs Laporan Pidana Aspek Gugatan Perdata Laporan Pidana Tujuan Mendapat ganti rugi atau pemenuhan hak Memberi hukuman bagi pelaku Pihak yang mengurus Penggugat & tergugat (perorangan / badan hukum) Negara vs Tersangka (Jaksa & Polisi yang bertindak) Proses awal Ajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Laporkan ke Polisi Bukti Fokus pada bukti hak ...

    LAW FIRM ART JUSTITIA Law Firm   Art Justitia & Co   didukung oleh tenaga-tenaga pengacara muda dan konsultan hukum yang professional dan mempunyai pengalaman praktek  serta organisasi dengan memiliki semangat tinggi dalam melakukan pembelaan serta pendampingan hukum sehingga keunggulan utama yang dimiliki kami   adalah dalam menjaga kepercayaan, loyalitas, dan integritas. Dengan  semangat  generasi  baru dengan slogan  “saatnya  yang  muda menguasai dunia” dan “tegaknya keadilan dengan menggunakan seni” ini dibangun  dengan Fokus Utama memberikan Solusi Hukum, Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum dengan cara bekerja membentuk tim dalam menangani kasus/perkara klien berdasarkan keahlian Advokat/Pengacara yang tergabung pada kantor kami serta mengutamakan progresif, kreatif dan proaktif dalam menganalisa kasus dari berbagai aspek sehingga membuahkan langkah langkah hukum yang cepat, efektif dan akurat. Law Firm ...