Pengertian Pidana dan Pemidanaan dalam Undang-undang

 

Berbicara tentang pidana dan pemidanaan dalam tataran perundang-undangan di Indonesia merupakan suatu hal yang selalu menggejala baik di kalangan ilmuan maupun praktisi hukum terlebih di masyarakat, karena ini merupakan persoalan yang selalu menjadi perbincangan dan selalu mungkin terjadi.

Pidana dimaksudkan sebagai pembalasan atau pengimbalan terhadap kesalahan si pembuat, sedangkan tindakan dimaksudkan untuk perlindungan masyarakat terhadap orang yang melakukan perbuatan yang membahayakan masyarakat dan untuk pembinaan dan perawatan si pembuat. maka terjadi perkembangan sanksi dalam bidang hukum pidana berupa tindakan. Hal ini menunjukkan, bahwa sanksi dalam hukum pidana semakin di humanisasikan.

Selanjutnya dalam proses pemberian pidana atau proses pemidanaan peranan hakim penting sekali. Ia mengkonkritkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan penjatuhan pidana untuk orang tertentu dalam kasus tertentu. Adapun pertimbangan hakim dalam memberikan keputusan adalah, menetapkan terlebih dahulu fakta-fakta atau perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian menetapkan hukumannya yang cocok untuk fakta-fakta itu sehingga dengan jalan penafsiran fakta itu dapat ditetapkan apakah perbuatan terdakwa sendiri dapat dipidana.

Pengertian Pidana dan Pemidanaan dalam Undang-undang

Sebelum membahas mengenai pemidanaan yang terdapat dalam perundang-undangan pidana, maka perlu membahas terlebih dahulu hakikat dari pidana itu sendiri. Istilah “pidana” dan “hukuman”, semula dipakai berganti-ganti sebagai kata yang sinonim, dan kedua istilah itu sama dalam arti sebagai suatu sanksi atau ganjaran yang bersifat negatif. Akan tetapi kedua istilah ini sebenarnya dapat dibedakan.

Istilah “hukuman” merupakan istilah yang umum dan konvensional, mengandung arti yang luas dan dan dapat berubah-ubah. Istilah tersebut tidak saja digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama dan lain-lain. Sedangkan istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus,[1] yaitu menunjukkan sanksi dalam bidang hukum pidana. Soejono, menegaskan bahwa, “hukuman merupakan sanksi atas pelanggaran suatu ketentuan hukum. Sedangkan pidana lebih memperjelas pada sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggaran hukum pidana”.[2]

Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana, yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk dapat memahami arti dan hakekatnya, justru itu untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan luas mengenai arti dan hakekat pidana tersebut, di bawah ini akan dikemukakan beberapa pendapat ahli hukum mengenai hal tersebut. Menurut Roeslan Saleh, pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.[3] Selanjutnya Soedarto menegaskan bahwa, “pidana adalah nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa”.[4] Disamping itu Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, menjelaskan yaitu:

Pidana adalah suatu reaksi atas delik (punishment) dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan (sifat negatif) oleh negara atau lembaga negara terhadap pembuat delik. Nestapa hanya merupakan suatu tujuan yang terdekat saja, bukanlah suatu tujuan terakhir yang dicita-citakan sesuai dengan upaya pembinaan (treatment).[5]

Sedangkan Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam bukunya yang berjudul Teori dan Kebijakan Pidana, telah mengemukakan beberapa pendapat tentang definisi pidana, diantaranya pendapat Alf Ross, bahwa pidana merupakan reaksi sosial yang:

a)      terjadi berhubungan dengan adanya pelanggaran terhadap suatu aturan hukum;

b)      dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar;

c)      mengandung penderitaan atau paling tidak konsekwensi lain yang tidak menyenangkan;

d)      menyatakan pencelaan terhadap si pelanggar.

Berdasarkan beberapa pendapat tentang definisi pidana tersebut di atas, oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief menyimpulkan sebagai berikut:

1)      Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;

2)      pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);

3)      Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.[6]

Dilihat dari beberapa pendapat tentang definisi pidana sebagaimana telah disebut dia atas, maka menurut penulis, pada hakekatnya pidana itu adalah pengenaan derita atau nestapa sebagai wujud pencelaan sehubungan terjadinya tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku. Akan tetapi seiring dengan perkembangan ilmu hukum pidana, terlebih lagi setelah munculnya sanksi pidana berupa tindakkan, sebagai akibat dari pengaruh aliran modern, maka pengertian pidana sebagai pengenaan derita harus ditinjau kembali.

Dalam proses pemberian pidana atau proses pemidanaan peranan hakim penting sekali. Ia mengkonkritkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan penjatuhan pidana untuk orang tertentu dalam kasus tertentu. Adapun pertimbangan hakim dalam memberikan keputusan, menurut Djoko Prakoso adalah, menetap terlebih dahulu   fakta-fakta atau perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian menetapkan hukumannya yang cocok untuk fakta-fakta itu sehingga dengan jalan penafsiran dapat fakta itu ditetapkan apakah perbuatan terdakwa sendiri dapat dipidana.[7]

Disamping hal-hal tersebut di atas, dalam hal pemberian pidana faktor-faktor perkembangan masyarakat sudah semestinya menjadi pertimbangan pula dari hakim, karena  hakim dalam menjatuhkan pidana mempertimbangkan segala sesuatu yang dapat memberatkan atau meringankan pidana.

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981), perumusan tentang struktur pengambilan keputusan kurang di uraikan secara jelas. Padahal penjatuhan pidana oleh hakim itu merupakan suatu proses dan berakhir dengan ditetapkan olehnya bagi terdakwa jenis pidana yang paling tepat beratnya, dan cara pelaksanaannya. Begitu juga KUHP yang berlaku sekarang tidak memuat pedoman pemberian pidana yang umum, yakni suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana, yang ada hanya peraturan pemberian pidana, misalnya ketentuan mengenai pengurangan pidana Pasal 47 ayat (1)). Jika hakim menghukum si tersalah, maka maksimum hukuman utama, yang diterapkan atas perbuatan yang patut dihukum itu dikurangi dengan sepertiganya. Selanjutnya dalam Pasal 52, yaitu jika seorang pegawai negeri melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya karena melakukan perbuatan yang boleh dihukum, atau pada waktu melakukan perbuatan yang boleh dihukum memakai kekuasaannya, kesempatan atau daya upaya yang diperoleh dari jabatannya, maka hukumannya boleh ditambah dengan sepertiganya. (KUHP. 12,18, 30, 36, 92).

Dengan tidak memuat pedoman pemberian pidana yang umum, maka pemidanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa kurang membawa hasil sebagaimana mestinya, sehingga tujuan diadakannya pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan kurang efektif dan efisien.

Dalam naskah rancangan KUHP tanggal 13 Maret 1993 (untuk selanjutnya disebut Nasran  KUHP),  sebagaimana  telah  berulang  kali  mengalami  penyempurnaan  lewat kerja tim penyusun yang sudah berganti beberapa kali telah merumuskan pedoman pemberian pidana dengan tegas yang tercantum pada pasal 52 sebagai berikut:

1)      Kesalahan pembuat;

2)      Motif dan tujuan dilakukan tindak pidana;

3)      Cara melakukan tindak pidana;

4)      Sikap batin pembuat;

5)      Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat;

6)      Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;

7)      Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat;

8)      Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;

9)      Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;

10)  Apakah tindak pidana dilkukan dengan berencana.

Selanjutnya selain sanksi berupa pidana, dalam hukum pidana dikenal juga sanksi berupa tindakan, akan tetapi tidak ada sifat pembalasan padanya, hanya saja tujuannya adalah  semata-mata sebagai prevensi khusus. Roeslan Saleh menjelaskan, bahwa maksud tindakan adalah untuk menjaga keamanan dari pada masyarakat terhadap orang-orang yang banyak sedikit adalah berbahaya, dan akan melakukan perbuatan pidana.[8] Jadi antara pidana dan tindakan mempunyai perbedaan, yakni sanksi yang berupa tindakan adalah bertujuan untuk perlindungan masyarakat dan pengobatan, perbaikan dan pendidikan, dengan demikian bukan untuk menambah penderitaan bagi yang bersangkutan, walaupun tindakan itu masih  menimbulkan penderitaan, akan tetapi bukanlah yang menjadi tujuan. Sedangkan pidana itu ditujukan selain pengenaan penderitaan yang bersangkutan, juga merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku.

Menurut Van Bemmelen, bahwa pidana menemui asalanya dan terutama pembatasannya dalam sifat dari delik dan dalam kesalahan dari pelaku; sedangkan tindakan, pada si pelaku memang betul bertolak dari delik akan tetapi tidak dari kesalahan, dan menemui pembatasannya dalam bahaya dari si pelaku terhadap masyarakat.[9]

Sehubungan dengan hal di atas, Alf Ross membedakan antara “punishment” dengan “treatment” di dasarkan pada ada tidaknya unsur pencelaan, dan bukan didasarkan pada ada tidaknya unsur penderitaan. Dengan demikian konsep “punishment”, bertitik tolak pada dua syarat atau tujuan, yaitu pertama, pidana ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan, kedua, pidana itu merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku. Jadi tindakan yang bertujuan pengenaan penderitaan, akan tetapi bukan merupakan pernyataan pencelaan, dan tindakan-tindakan yang berupakan tindakan pencelaan, akan tetapi tidak dimaksudkan untuk mengenakan penderitaan, bukanlah suatu “punishment”. Demikian juga halnya tindakan-tindakan yang disamping tidak dimaksudkan untuk pengenaan penderitaan dan bukan pernyataan pencelaan. Oleh karena itu yang membedakan antara pidana dengan tindakan bukanlah didasarkan kepada adanya unsur penderitaan, akan tetapi adalah didasarkan kepada unsur pencelaan.

Banyak hal batas antara pidana dan tindakan itu adakalanya sulit ditentukan, karena pidana itu sendiripun banyak hal juga mengandung pikiran-pikiran melindungi dan memperbaiki. Tetapi menurut aturan tidaklah ada kesukarannya, karena apa yang dicantumkan di dalam Pasal 10 KUHP itu dinamakan pidana, sedangkan pasal lain dari pada itu adalah tindakan. Jadi tindakan itu walaupun merampas dan mengurangi kemerdekaan seseorang, tetapi jika bukan yang disebutkan dalam Pasal 10 KUHP itu bukanlah pidana, melainkan hanya merupakan tindakan saja.

Sehubungan dengan hal di atas, Hebert L. Packer berpendapat bahwa, “tingkatan atau derajat ketidak enakkan atau kekejaman, bukanlah ciri yang membedakan antara, “punishment” dan “treatment”. Perbedaannya harus dilihat dari tujuannya dan seberapa jauh peranan dari perbuatan si pelaku terhadap adanya pidana atau tindakan- tindakan”.[10] Adapun tujuan utama dari tindakan adalah untuk memberi keuntungan atau memperbaiki orang yang bersangkutan. Fokusnya bukan untuk perbuatan yang telah lalu atau yang akan datang, tetapi pada tujuan untuk memberikan pertolongan kepadanya. Sedangkan pidana beretujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki atau perbuatan salah, disamping itu untuk mengenakan penderiataan atau pembalasan yang layak kepada si pelanggar. Dengan demikian pidana itu fokusnya adalah pada perbuatan salah atau tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku.

Selanjutnya oleh H.L. Packer ditegaskan:

Dalam hal “punishment” kita memperlakukan seseorang karena ia telah melakukan suatu perbuatan salah dengan tujuan, baik untuk mencegah terulangnya perbuatan itu maupun untuk mengenakan penderitaan atau untuk kedua-duanya. Dalam hal “treatmen” tidak diperlakukan adanya hubungan perbuatan, kita memperlakukan orang itu karena kita berpendapat atau beranggapan bahwa ia akan menjadi lebih baik.[11]

Sedangkan Bambang Poernomo menjelaskan perbedaan antara punishment dengan treatment, sebagai berikut:

Pada punishment perlu dirasakan tidak enak dan berkaitan dengan kemanfaatan bagi individu yang bersangkutan sebagai resiko telah melanggar hukum. Sedangkan pada treatment menjurus pada berbagai pilihan (alternatif) untuk pencegahan, pembinaan, pendidikan, latihan kerja, dan lain-lain tindakan yang kesemuanya itu berkaitan dengan  kemanfaatan pencegahan  kejahatan di  masa depan.[12]

Mengenai perbedaan antara pidana dan tindakan ini oleh Andi Hamzah mengemukakan bahwa, “tindakan bertujuan melindungi masyarakat, sedangkan pidana bertitik berat pada pengenaan sanksi kepada pelaku suatu perbuatan”.[13]

Lebih lanjut Roeslan Saleh berpendapat, bahwa apa yang dicantumkan, dalam Pasal 10 KUHP itulah yang dinamakan pidana, sedangkan yang lain dari pada itu, semuanya adalah tindakan. Jadi tindakan-tindakan, walaupun merampas dan menyinggung kemerdekaan seseorang, jika bukan yang disebutkan dalam Pasal 10 KUHP, bukanlah pidana, melainkan tindakan-tindakan.[14]

Selain yang telah dikemukakan di atas, maka selanjutnya perbedaan antara pidana dan tindakan telah dijelaskan oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, bahwa “pidana dimaksudkan sebagai pembalasan atau pengimbalan terhadap kesalahan si pembuat, sedangkan  tindakan  dimaksudkan  untuk  perlindungan  masyarakat  terhadap  orang yang melakukan perbuatan yang membahayakan masyarakat dan untuk pembinaan dan perawatan si pembuat”.[15]

Berdasarkan uraian di atas terlihat adanya perkembangan sanksi dalam bidang hukum pidana berupa tindakan. Hal ini menunjukkan, bahwa sanksi dalam hukum pidana semakin di humanisasikan. Sementara pidana khususnya pidana perampasan kemerdekaan menjadi semakin tidak popular dan ketinggalan jaman. Menurut Muladi, bahwa “jenis sanksi berupa tindakan serta rehabilitasi narapidana menjadi semakin dianggap penting karena dianggap lebih manusiawi. Bahkan terhadap pembaharu-pembaharu yang bersifat radikal yang ingin mengadakan perombakan hukum pidana secara total, yakni dengan menggantikannya dengan sistem tindakan”.[16]

Mengenai gagasan penghapusan pidana, Johannes Andenaes, mengemukakan beberapa keberatan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1)      Di dalam masyarakat modern terdapat perkembangan bentuk kejahatan, yang berbeda dengan kejahatan-kejahatan tradisional. Kelompok pertama adalah tindakan-tindakan lalu lintas dan kelompok yang lain adalah kejahatan-kejahatan yang menyangkut kesejahteraan umu yang terdiri dari pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan-peraturan ekonomi. Terhadap tindakan-tindakan pidana semacam ini tidak mungkin diterapkan system tindakan perseorangan;

2)      terdapat jenis-jenis tindak pidana yang berat yang memerlukan pidana yang sangat berat dengan tujuan pencegahan umum, misalnya saja espionage, pembunuhan, perdagangan narkotik, pembajakan udaradan penculikan anak;

3)      Sistem tindakan tersebut kemungkinan hanya bisa diterapkan terhadap jenis-jenis tindak pidana tradisional biasa, terutama kejahatan-kejahatan terhadap harta benda, kejahatan-kejahatan seksual dan kejahatan-kejahatan kekerasan. Tetapi sekalipun demikian di dalam kejahatan-kejahatan tersebut timbul kesulitan-kesulitan yang sangat besar untuk menerapkan tindakan ini di dalam praktek.[17]

Dengan melihat pendapat di atas, menurut Roeslan Saleh menjelaskan, bahwa pandangan atau alam pikiran  untuk  menghapus  pidana  dan hukum  pidana  adalah keliru, dengan alasan:

1.        Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada tujuan-tujuan yang akan dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan, serta mempertimbangkan antara nilai dari hasil itu akan nilai batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.

2.        ada usaha-usaha memperbaiki atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum, selain juga harus tetap ada reaksi atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan itu dan tidaklah dibiarkan begitu saja.

3.        pengaruh pidana tidak semata ditujukan pada penjahat, tapi juga untuk mempengaruhi orang-orang yang tidak jahat, yaitu warga masyarakat yang patuh pada norma-norma masyarakat.[18]

Uraian di atas menunjukkan, bahwa betapapun pidana dipandang sebagai suatu yang “negatif”, akan tetapi dalam hal tertentu tetap diperlukan. Bahkan menurut penulis, bahwa penghapusan sanksi hukum berupa pidana akan menghilangkan hakekat dari hukum pidana itu sendiri. Begitu juga halnya pendapat Andi Hamzah, bahwa “hukum pidana semakin nyata dibutuhkan sebagai salah satu cermin perdaban umat manusia”.[19] Oleh karena itu penggunaan dua jenis sanksi dalam hukum pidana (double track syistem) berupa pidana dan tindakan merupakan hal yang lebih tetap dari pada harus menghilangkan salah satu di antaranya.

Dalam KUHP yang berlaku sekarang sebagai turunan WvS Belanda 1886, sejak semula menerapkan sistem dua jalur (double track syistem) dalam peraturan sanksinya, yaitu disamping menggunakan sanksi berupa pidana, juga memasukkan sanksi berupa tindakan. Sistem ini tetap dipertahankan dalam pembaharuan hukum pidana nasional Indonesia, sebagaimana di rumuskan dalam buku I Naskah Rancangan KUHP Baru, terdapat jenis dan macam pidana sebagai berikut:

a.       Jenis dan macam pidana telah dirumuskan dalam pasal 58 sebagai berikut:

(1)   Pidana pokok adalah:

ke- 1 pidana penjara;

ke- 2 pidana tutupan;

ke- 3 pidana pengawasan;

ke- 4 pidana denda;

ke- 5 pidana kerja sosial.

(2)   Untuk pidana pokok di atas menentukan berat ringannya pidana sedangkan  dalam  pasal 59 Naskah Rancangan KUHP tersebut disebutkan, bahwa pidana mati merupakan pidana yang bersifat khusus.

Selanjutnya dalam pasal 60 Naskah Rancangan KUHP dicantumkan, pidana tambahan yaitu:

ke- 1 pencabutan hak-hak tertentu;

ke- 2 perampasan barang-barang tertentu dan tagihan;

ke- 3 pengumuman putusan hakim;

ke- 4 pembayaran ganti rugi;

ke- 5 pemenuhan kewajiban adat;

b.      Jenis tindakan yang dirumuskan dalam pasal 91 Naskah Rancangan (Nasran) KUHP adalah:

(1)   Hakim dalam putusannya dapat menjatuhkan tindakan pada mereka yang memenuhi pasal 38 (tidak mampu bertanggung jawab karena gangguan jiwa, penyakit jiwa atau retardasi mental0, dan pasal 39 (kurang mampu bertanggung jawab karena gangguan jiwa, penyakit jiwa atau retardasi mental) berupa:

ke- 1 perawatan di rumah sakit jiwa;

ke- 2 penyerahan kepada pemerintah;

ke- 3 penyerahan kepada seseorang;

(2)   Hakim  dalam  putusannya  dapat  menjatuhkan  tindakan  bersama-sama  dengan pidana pokok, berupa:

ke- 1 pencabutan surat izin mengemudi;

ke- 2 perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;

ke- 3 perbaikan akibat-akibat tindak pidana;

ke- 4 latihan kerja;

ke- 5 rehabilitasi;

ke- 6 pengawasan di dalam suatu lembaga;

Selain itu hakim dapat juga menjatuhkan tindakan tanpa pidana pokok, berupa:

(1)   Pengembalian kepada orang tua atau wali atau pengasuhnya;

(2)   Penyerahan kepada pemerintah atau seseorang;

(3)   Keharusan untuk mengikuti sebuah latihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;

(4)   Pencabutan surat izin mengemudi;

(5)   Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;

(6)   Perbaikan akibat-akibat tindak pidana;

(7)   Rehabilitasi;

(8)   Perawatan di dalam suatu lembaga.

Dalam hukum pidana positif, jenis-jenis pidanatelah diatur dalam pasal 10 KUHP, yang menentukan bahwa piana terdiri dari:

1)      Pidana pokok, yang meliputi:

a.       pidana mati;

b.      pidana penjara;

c.       pidana kurungan;

d.      pidana denda.

2)      Pidana tambahan, terdiri dari:

a.       pencabutan hak tertentu;

b.      perampasan barang-barang tertentu;

c.       pengumuman putusan hakim.

Di samping jenis sanksi yang telah disebut di atas, menurut Undang-undang nomor 20 tahun 1946, terdapat pula jenis pidana pokok berupa pidana tutupan. Sedangkan sanksi pidana berupa tindakan, selain diatur dalam Pasal 44 dan Pasal 45 KUHP, juga diatur dalam stb. 1938 nomor 160, serta Undang-undang nomor 7 Darurat tahun 1955. Adapun bentuk-bentuk tindakan tersebut, yaitu:

1)      Penempatan di Rumah Sakit Jiwa bagi orang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan karena sakit jiwa (pasal 44 ayat (2) KUHP)

2)      Bagi anak-anak yang belum berumur 16 tahun melakukan tindak pidana, dapat dikenakan tindakan berupa:

a.       dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pengasuhnya;

b.      memerintahkan agar anak tersebut diserahkan kepada pemerintah Pasal 45 KUHP).

3)      penempatan di tempat kerja bagi penganggur yang malas bekerja dan tidak mempunyai mata pencaharian serta mengganggu ketertiban umum dengan melakukan pengemisan, bergelandangan atau berbuat sosial (Stb. 1936 No. 160);

4)      tindakan tata tertib dalam tindak pidana ekonomi (Undang-undang nomor 7 Drt. Tahun 1955) pasal 8, yaitu:

a.       penempatan perusahaan si terhukum di bawah pengampuan untuk selama waktu tertentu (tiga tahun untuk kejahatan dan dua tahun untuk pelanggaran);

b.      pembayaran uang jaminan selama waktu tertentu;

c.       pembayaran sejumlah uang sebagai pencabutan keuntungan menurut taksiran yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan;

d.      kewajiban melakukan apa yang dilakukan tanpa hak, meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak, dan melakukan jasa-jasa untuk memperbaiki akibat-akibat satu sama lain, semua atas biaya si terhukum selama hakim tidak menentukan lain.

Berdasarkan dari uraian di atas tersimpul, bahwa dalam perkembangan hukum pidana, yang merupakan ciri khas hukum pidana, telah berkembang pula bentuk sanksi berupa tindakan. Penggunaan kedua bentuk sanksi hukum pidana tersebut (double track Syistem) akan lebih baik. Untuk mencapai tujuan hukum pidana, dari pada menghilangkan salah   satunya seperti gagasan dari beberapa tokoh gerakan perlindungan masyarakat. Dalam hal tersebut sistem sanksi seperti yang ada dalam KUHP sekarang ini juga dalam konsep   Rancangan Undang-undang KUHP sudah tepat.

Dalam suatu sanksi pidana, penderitaan merupakan salah satu unsur yang penting, dengan unsur-unsur pidana lainnya. Walaupun demikian hal tersebut tidak boleh digunakan sebagai sarana pembalasan, tetapi tidak lebih hanya shock therapy bagi narapidana agar ia sadar. Berbeda dengan pidana, dalam hal tindakan unsur derita tidak penting, justru sebaliknya, yang perlu adalah memperbaiki pelaku tindak pidana dan melindungi masyarakat.

Mengenai hukum pidana, pidana pada dasarnya merupakan sarana untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan individu. Pembahasan  masalah ini erat kaitannya dengan pembicaraan tujuan pemidanaan. Untuk itu selanjutnya di bawah ini akan di bahas hal itu.

Tujuan Pemidanaan

Salah satu alat dan cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah mempidanakan seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Menurut Djoko Prakoso dan Nurwachid mengemukakan, bahwa pemidanaan berasal dari kata “pidana” yang sering diartikan pula dengan hukuman. Jadi pemidanaan dapat diartikan dengan penghukuman.[20] Pada zaman Pitagoras orang senantiasa mencari dan memperdebatkan tujuan pemidanaan. di dalam Pitagoras, Plato sudah berbicara tentang pidana sebagai sarana pencegahan khusus maupun pencegahan umum. Demikian pula Seneca, seorang filosof Yunani yang terkenal, telah membuat formulasi yaitu “Nemo Prudens Punit Quia Peccatum Est, Sidne Peccatur”, yang artinya adalah: tidak layak orang memidana karena telah terjadi perbuatan salah tetapi dengan   maksud agar tidak terjadi lagi perbuatan salah.

Demikian pula dan sedemikian besar penulis modern yang lain, selalu menyatakan bahwa: tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang. Dilain pihak Immanuel Kant dan Gereja Katolik sebagai pelopor menyatakan, bahwa pembenaran pidana dan tujuan pidana adalah pembalasan terhadap serangan kejahatan atas ketertiban sosial dan moral.[21]

Tujuan diadakan pemidanaan diperlakukan untuk mempengaruhi sifat dasar dari hukum pidana. Franz Von List mengajukan problematik sifat pidana di dalam hukum yang menyatakan bahwa “Rechts guterschutz durch Rechts guterverletzung” yang artinya melindungi kepentingan tetapi dengan menyerang kepentingan. Dalam konteks itu pula dikatakan oleh Hugo De Groot “Malum passionis (guoding ligiteer) propter malum actionis” yang artinya penderitaan jahat menimpa disebabkan oleh perbuatan jahat.[22] Selanjutnya Roeslan Saleh menjelaskan bahwa, tujuan hukum terutama adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat.[23]

Dari uraian tersebut di atas, tampak adanya pertentangan mengenai tujuan pemidanaan, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana pembalasan atau teori absolut dan mereka yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan positif atau teori tujuan, serta pandangan yang menggabungkan dua tujuan pemidanaan tersebut (teori penggabungan) yang beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan yang plural yang merupakan gabungan antara pandangan “pembalasan” dan pandangan “kegunaan”, sehingga pandangan ini sering kali disebut sebagai aliran integratif. Pandangan ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori-teori pemidanaan yang   mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus “retribution” dan yang bersifat “utilitarian” misalnya pencegahan dan rehabilitasi, yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran-sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan. Oleh karena itu Muladi menegaskan, bahwa “Pidana dan pemidanaan terdiri dari proses kegiatan terhadap pelaku tindak pidana yang dengan suatu cara tertentu diharapkan untuk dapat mengasimilasikan kembali nara pidana kedalam masyarakat. Secara serentak, masyarakat menuntut agar kita memperlakukan individu tersebut dengan suatu yang juga dapat memuaskan permintaan atau kebutuhan pembalasan”.[24]

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang diperlakukan sekarang ini, mengenai tujuan pemidanaan itu tidak diatur sama sekali, akan tetapi di dalam pasal 51 Naskah Rancangan KUHP baru mengenai tujuan pemidanaan itu diatur dengan jelas.

Dalam pasal 51 Naskah Rancangan KUHP baru yang berbunyi:

1)      Pemidanaan bertujuan untuk:

ke-1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;

ke-2. Memasyarakatkan nara pidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang baik dan berguna;

ke-3. Menyelesaikan konflik yang timbul oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;

ke-4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

2)      Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Perumusan tersebut cukup memadai bilamana ditinjau dari pandangan integratif Pancasila, sebab faktor-faktor individual dan sosial diperhatikan secara integralistik. Keseluruhan teori pemidanaan, baik yang bersifat pencegahan umum dan pencegahan khusus (general and special prevention), pandangan perlindungan masyarakat (social defence theory), teori kemanfaatan (utilitarian theory) teori keseimbangan yang bersumber pada pandangan adat bangsa Indonesia maupun teori resosialisasi sudah cukup di dalamnya. Namun menurut Muladi, ada suatu catatan khusus yang harus dipandang tercakup (implied) di dalam perangkat tujuan pemidanaan, yang terdiri dari:

1)       Perangkat tujuan pemidanaan tersebut harus sedikit banyak menampung aspirasi  masyarakat yang menuntut pembalasan, sekalipun dalam hal ini “vergelden” harus  diartikan bukannya membalas dendam, tetapi pengimbalan atau pengimbangan atas dasar tingkat kesalahan si pelaku;

2)       Di dalam perangkat tujuan pemidanaan tersebut harus tercakup pula tujuan pemidanaan berupa pemelihara solideritas masyarakat. Pemidanaan harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan masyarakat. Pemidanaan merupakan salah satu senjata untuk melawan keinginan-keinginan yang oleh masyarakat tidak diperkenankan untuk diwujudkan. Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana tidak hanya membebaskan kita dari dosa, tetapi juga membuat kita merasa benar-benar berjiwa luhur.[25]

Dengan dicantumkannya tujuan pemidanaan di dalam Pasal 51 naskah Rancangan KUHP (Baru), ada pergeseran cara pandang mengenai pemidanaan itu. Usaha Tim Pengajian Bidang Hukum Pidana untuk mencantumkan tujuan pemidanaan itu dalam Naskah Rancangan KUHP (baru), sungguh merupakan usaha yang patut dihargai, karena mereka telah menempatkan si pelaku kejahatan sebagai manusia yang patut dihormati dan diperhatikan sepenuhnya. Dengan demikian penulis sangat berharap agar tujuan pemidanaan yang dicantum dalam Pasal 51 Naskah Rancangan KUHP (Baru) tersebut diterima oleh legislatif sebagai undang-undang.

Dalam Pasal 51 Naskah Rancangan KUHP (baru) tersebut secara tegas dan jelas memberikan warna terhadap tujuan pemidanaan di Negara Indonesia. Dengan dicantumkannya tujuan pemidanaan tersebut, hakim di dalam menjatuhkan berat ringannya pidana dapat mempergunakan hal tersebut sebagai pertimbangan. Adapun isi pada Pasal 51 Naskah Rancangan KUHP (baru) tersebut ditentukan sedemikian rupa, agar hakim dalam menjatuhkan pidana tidak terpengaruh oleh hal-hal yang merugikan terdakwa. Dengan dimuatnya tujuan pemidanaan itu pada Pasal 51 Naskah Rancangan KUHP (baru) itu, menurut hemat penulis akan terdapat suatu cara pandang yang sama tentang perlakuan terhadap narapidana.

Dalam pasal 51 Naskah Rancangan KUHP (baru) tersebut terdapat ketentuan, bahwa tidak hanya dimaksudkan melindungi narapidana akan tetapi juga sebagai pedoman bagi hakim agar tidak mengalami kesulitan di dalam menetapkan berat ringannya pidana. Dalam praktek selama ini, acap kali kita dengar pertimbangan hakim di dalam menjatuhkan pidana dengan mengatakan bahwa terdakwa “sopan” di persidangan. Dengan dalih bahwa terdakwa “sopan” di persidangan maka hakim menganggap hal itu sebagai hal yang meringankan pidana. Bisa saja terdakwa pada saat diperiksa di persidangan bersikap “sopan” pada hal  terdakwa tersebut sesungguhnya bukanlah orang yang tergolong sopan. Berdasarkan keterangan tersebut dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa alasan yang dipergunakan  hakim  tersebut  untuk  meringankan pidana yang dijatuhkan rasanya terlalu di cari-cari.

Dengan demikian tujuan pemidanaan yang tercantum di dalam Pasal 51 Naskah Rancangan KUHP (baru) tersebut merupakan petunjuk yang sangat berharga bagi hakim dalam menjatuhkan pidana (hukuman).

Sehubungan dengan hal itu, Helen Silving merumuskan seperangkat tujuan hukuman yaitu, tujuan primer dan tujuan sekunder. Tujuan primer melihat aspek pembalasan (retribution) dan pencegahan (prevention), sedangkan tujuan sekunder adalah perbaikan (rehabilitation) dan penjeraan (deterrence).[26]

Berdasarkan perumusan tujuan pemidanaan/hukuman yang telah di kemukakan oleh Helen Silving di atas, menurut hemat penulis sangat tepat, sebab disamping memberikan aspek pembalasan dan pencegahan kepada si pelaku kejahatan juga melakukan perbaikan dan penjeraan, sebab fungsi nyata dari penghukuman atau pemidanaan memang ditujukan untuk memperbaiki pelanggar hukum, dan melindungi masyarakat serta menumbuhkan rasa keadilan pada masyarakat.

Dalam hukum pidana yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan (hukuman) dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok yaitu: golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan, dan kemudian ditambah dengan golongan teori gabungan,[27] dan teori gabungan ini oleh Muladi disebutnya dengan “teori pemidanaan yang integratif”.[28]

Dalam pandangan teori absolut (retributive), pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Jadi disini dasar pembenarannya adalah kejahatan itu sendiri. Selanjutnya Kant berpendapat

Pidana yang diterima seseorang pelaku kejahatan sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kejahatan yang dilakukannya, bukanjh suatu konsekwensi logis dari suatu kontrak sosial. Bahkan lebih jauh, Kant menolak pidana yang dijatuhkan ditujukan untuk kebaikan pelaku kejahatan atau kebaikan masyarakat; satu-satunya alasan yang dapat ia terima adalah bahwa penjatuhan pidana itu semata-mata karena pelaku yang bersangkutan telah melakukan kejahatan.[29]

Dengan demikian pidana adalah karena akibat adanya pelanggaran dan pidana bukan alat dapat digunakan untuk mencapai suatu tujuan, melainkan semata-mata mencerminkan keadilan. Sehubungan dengan konsep pembalasan (retributive) ini, oleh J.E. Sahetapy, pernah mengatakan bahwa kecenderungan untuk membalas pada prinsipnya adalah suatu gejala sosial yang normal. Namun manusia bukanlah binatang karena itu mempunyai pikiran dan perasaan. Manusia mempunyai persepsi dan jangkauan penglihatan yang jauh kedepan.[30]

Sedangkan teori relatif (utilitarian) tidak berdasarkan pada perbuatan pidana melainkan pada si pelaku kejahatan sendiri. Oleh karena itu menurut S.R. Sianturi dan Mompang L. Pangabean mengemikakan, bahwa teori relatif (utilitarian) adalah bertujuan untuk melindungi masyarakat, atau mencegah terjadinya kejahatan supaya orang jangan melakukan kejahatan.[31]

Disamping itu menurut Ramli Atmasasmita menjelaskan, bahwa pandangan Bhantamite atau pandangan utilitarian tentang justifikasi penjatuhan pidana adalah kejahatan harus dicegah sedini mungkin (preventif) dan ditujukan untuk mencegah orang lain melakukan kejahatan (deterence) dan pelaku kejahatan sebaiknya diperbaiki/dibina (reform).  Ketiga tujuan dimaksud merupakan dasar teori utilitarian dalam pemidanaan.[32]

Adapun tujuan pencegahan atau prevention dalam penjatuhan pidana (hukuman) adalah untuk melindungi masyarakat, yaitu dengan   menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat, begitu juga halnya dengan tujuan menakuti atau deterrence dalam penjatuhan pidana adalah untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan. Bertitik tolak pada uraian tentang teori-teori pemidanaan tersebut di atas, bahwa tiap-tiap aliran dalam hukum pidana telah memberikan pengaruh yang tidak kecil terhadap tujuan dan sistem  pemidanaannya sesuai dengan masanya. Aliran Kantian yang berkembang pada abad ke-18 telah memberikan warna pada tujuan pemidanaan yang bersifat retributiv dengan sistem pemidanaan yang menitik beratkan pada isolasi total penjahat dari lingkungannya. Sedangkan Bhantamite telah memberikan warna pada tujuan pemidanaan yang bersifat reformatif, yaitu sistem pemidanaan yang menitik beratkan pada pembinaan pelaku kejahatan agar menjadi  warga masyarakat yang berguna.

Dengan adanya perbedaan pendapat antara teori retributiv dengan teori utilitarian, maka  timbullah teori ketiga yang disebut teori gabungan atau integrativ yaitu perpaduan dari unsur-unsur teori retributiv dan teori utilitarian. Oleh karena itu untuk mendapat gambaran yang lebih jelas mengenai teori-teori pemidanaan tidak bisa hanya melihat satu sisi dari teori-teori tersebut, melainkan harus dianalisis secara menyeluruh.

Menurut Roeslan Saleh, bahwa pada hakekatnya ada dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana itu, yaitu:

1)      Hukum pidana adalah suatu hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan agar kehidupan bersama akan selalu dalam keadaan lestari yang dapat disebut prevensi, yaitu sebagai pencegahan kejahatan;

2)      Hukum pidana sekaligus merupakan pula penentuan hukum, merupakan koreksi dari dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum, merupakan juga suatu pembalasan.[33]

Dengan demikian pada prinsipnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Selanjutnya Roeslan Saleh pernah menyatakan bahwa, “pidana mengandung hal-hal lain, yaitu pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan, dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk kemudian menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.[34] Oleh karena itu pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi dengan catatan; bahwa tujuan manakah yang merupakan titik sifatnya kasuistis. Seperangkat tujuan pemidanaan yang dimaksudkan di atas menurut Muladi adalah:

a.       pencegahan (umum dan khusus),

b.      perlindungan masyarakat,

c.       memelihara solidaritas masyarakat,

d.      pengimbalan/pengimbangan.[35]

Dari sejumlah pendapat ahli hukum pidana mengenai tujuan pidana dan pemidanaan, sebagamana yang telah disebutkan di atas, kesemuanya itu menunjukan bahwa tujuan pidana dan pemidanaan itu tidaklah tunggal, misalnya untuk pembalasan semata, atau untuk pencegahan saja. Namun semuanya sependapat, bahwa tujuan pidana dan pemidanaan itu meliputi beberapa tujuan secara integratif. Hal tersebut mengingat tujuan yang bersifat tunggal seperti dalam teori absolut/retributif dan teori tujuan/utilitarian mempunyai kelemahan. Oleh karena itu dalam rangka mengatasi kelemahan tersebut, kemudian orang  berusaha menggabungkan beberapa tujuan dengan mengambil yang baik dan meninggalkan yang tidak baik.

Bagaimanapun suatu teori tentang pidana dan pemidanaan itu baiknya, namun pada akhirnya harus disesuaikan dengan kondisi idiologis, yuridis dan sosiologis dimana suatu teori itu akan diterapkan. Karena suatu politik kriminal tidak cukup hanya dipikirkan oleh kalangan ahli hukum saja, tetapi juga harus melibatkan penguasa dan rakyat yang terkena suatu aturan hukum pidana itu.

---

[1] Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung : Alumni, 1984), hal. 2

[2] Soejono, Kejahatan & Penegakan Hukum di Indonesia, (Rieneka Cipta, 1996), hal. 35

[3] Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, (Jakarta : Aksara Baru, 1978), hal. 5

[4] Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung : Alumni, 1986), hal. 110

[5] Aruan Sakidjo, Bambang Poernomo, Hukum Pidana: Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), hal. 69

[6] Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana..., hal. 4

[7] Djoko Prakoso, Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori dan Praktek Peradilan, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984), hal. 19-20

[8] Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia..., hal. 5

[9] Van Bemmelen, Hukum Pidana II, Hukum Panintentier, (Bandung : Bina Cipta, 1986), hal. 120

[10] Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana..., hal. 5

[11] Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana..., hal. 6

[12] Bambang Poernomo, Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan, (Yogyakarta : Liberty, 1986), hal. 77

[13] Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, (Jakarta : Paradnya Paramita, 1993), hal. 66

[14] Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia..., hal, hal. 6

[15] Mustafa Abdullah, dan Ruben Achmad, Intisari Hukum Pidana, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983), hal. 50

[16] Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, (Bandung : Alumni, 1985), hal. 24-25

[17] Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat..., hal. 25

[18] Roeslan Saleh, Mencari Asas-asas Umum Uang sesuai Untuk Hukum Pidana Nasional, Kumpulan Bahan Upgrading Hukum Pidana, Jilid 2, 1971, hal. 15-16

[19] I Made Widnyana (ed), Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia, (Bandung : Eresco, 1995, hal. 51

[20] Djoko Prakoso, Nurwachid, Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa ini, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985), hal. 13

[21] Alf. Ross, dikutip dari Muladi..., hal. 48

[22] Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983), hal. 27

[23] Roeslan Saleh, Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana, (Jakarta : Aksara Baru, 1983, hal. 30

[24] Muladi, Op.cit, hal. 52                                  

[25] Muladi, Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 24 Februari, 1990, h. 11-12

[26] Mulyana W. Kusumah, Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi, (Bandung : Alumni, 1981), hal. 162

[27] S.R. Sianturi, Asas- asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni Ahaem-Patehaem, Jakarta, 1986, h. 59

[28] Muladi, Op.cit, h. 60

[29] Romli Atmasasmita, Perubahan Stelsel Pidana dalam Rancangan KUHP Nasional (Suatu Perspektif Juridis, Kriminologis dan Viktimologis), (Dalam Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminolgi), Mandar Maju, Bandung, 1995, h. 83

[30] J.E. Sahetapy, Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap pembunuhan Berencana, Rajawali, Jakarta, h. 198-199

[31] S.R. Sianturi, Mompang L. Pangabean, Hukum Panitensia di Indonesia, Alumni Ahaem-Patehaem, Jakarta, 1996, h. 29

[32] Roli Atmasasmita, Op.cit, h. 84

[33] Roeslan Saleh, Loc.cit

[34] Roelan Saleh, Ibid, h. 31

[35] Muladi, Op.cit, h. 61