PROSEDUR OPERASIONAL PERKARA
DI TINGKAT PERTAMA
PERTAMA
PIHAK BERPERKARA DATANG KE DENGAN
MEMBAWA SURAT GUGATAN ATAU PERMOHONONAN
KEDUA
PIHAK BERPERKARA MENGHADAP PETUGAS MEJA I DAN
MENYERAHKAN SURAT GUGATAN ATAU PERMOHONAN, MINIMAL 2 (DUA) RANGKAP. UNTUK SURAT
GUGATAN DITAMBAH SEJUMLAH TERGUGAT
KETIGA
PETUGAS MEJA PERTAMA (DAPAT) MEMBERIKAN PENJELASAN
YANG DIANGGAP PERLU BERKENAAN DENGAN PERKARA YANG DIAJUKAN DAN MENAKSIR PANJAR
BIAYA PERKARA KEMUDIAN DITULIS DALAM SKUM (SURAT KUASA UNTUK MEMBAYAR).
BESARNYA BIAYA PERKARA DIPERKIRAKAN HARUS TELAH MENCUKUPI UNTUK MENYELESAIKAN
PERKARA TEERSEBUT. ( PASAL 182 AYAT (1) HIR. JO. PSL. 90 UNDANG UNDANG RI NO. 3
TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NO. 7 TAHUN 1989 TENTANG
PERADILAN AGAMA)
KEEMPAT
PETUGAS MEJA I MENYERAHKAN KEMBALI SURAT GUGATAN ATAU
PERMOHONAN KEPADA PIHAK BERPERKARA DISERTAI DENGAN SKUM (SURAT KUASA UNTUK
MENBAYAR) DALAM RANGKAP 3 (TIGA)
KELIMA
PIHAK BERPERKARA DATANG KE LOKET LAYANAN BANK YANG
DITUNJUK DAN MENGISI SLIP PENYETORAN PANJAR BIAYA PERKARA. PENGISIAN DATA DALAM
SLIP BANK TERSEBUT SESUAI DENGAN SKUM (SURAT KUASA UNTUK MEMBAYAR), SEPERTI NOMOR
URUT, DAN BESARNYA BIAYA PENYETORAN. KEMUDIAN PIHAK BERPERKARA MENYERAHKAN SLIP
BANK YANG TELAH DIISI DAN MENYETORKAN UANG SEBESAR YANG TERTERA DALAM SLIP BANK
TERSEBUT
KEENAM
SETELAH PIHAK BERPERKARA MENERIMA SLIP BANK YANG TELAH
DIVALIDSI DARI PETUGAS LAYANAN BANK, PIHAK BERPERKARA MEYERAHKAN SLIP BANK
TERSEBUT DAN MENYERAHKAN (SKUM) SURAT KUASA UNTUK MEMBAYAR KEPADA PEMEGANG KAS
(KASIR)
KETUJUH
PEMEGANG KAS (KASIR) MENCATAT PANJAR BIAYA TERSEBUT
KEDALAM JURNAL KEUANGAN PERKARA SERTA MENANDATANGANI SKUM (SURAT KUASA UNTUK
MEMBAYAR), MEMBUBUHKAN NOMOR PERKARA DAN TANGGAL PENERIMAAN PERKARA DALAM SKUM
(SURAT KUSASA UNTUK MEMBAYAR) DAN DALAM SURAT GUGATAN / PERMOHONAN SESUAI
DENGAN NOMOR DAN TANGGAL SAAT PENCATATAN DALAM JURNAL KEUANGAN PERKARA.
KEDELAPAN
PEMEGANG KAS KEMUDIAN MEMBERI TANDA LUNAS DALAM SKUM
(SURAT KUASA UNTUK MEMBAYAR), DAN MEYERAHKAN KEMBALI KEPADA PIHAK BERPERKARA
ASLI SKUM (SURAT KUASA UNTUK MEMBAYAR) SERTA SATU SALINAN SURAT GUGATAN ATAU
PERMOHONAN YANG TELAH DIBERI NOMOR PERKARA DAN TANGGAL PENDAFTARAN.
PENDAFTARAN SELESAI
PIHAK /PIHAK PIHAK BERPERKARA AKAN DIPANGGIL OLEH
JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI UNTUK MENGHADAP KE PERSIDANGAN SETELAH DITETAPKAN
SUSUNAN MAJELIS HAKIM (PMH) DAN HARI SIDANG PEMERIKSAAN PERKARANYA (PHS)
HARI SIDANG PERTAMA, PALING LAMBAT 30 HARI SEJAK
PENDAFTARAN
PEMANGGILAN PIHAK PIHAK DILAKUKAN PALING LAMBAT TIGA
HARI SEBELUM PERSIDANGAN
(HARI WAKTU MANGGIL TIDAK DIHITUNG)
KESEMBILAN
PIHAK PIHAK HADIR DIPERSIDANGAN SESUAI DENGAN
PANGGILAN SIDANG
KESEPULUH
SETELAH MAJELIS HAKIM MEMBACAKAN PUTUSAN DALAM SIDANG
YANG TERBUKA UNTUK UMUM, KETUA MAJELIS MEMBERITAHUKAN PADA PENGGUGAT / PEMOHON
UNTUK MENGHADAP KASIR GUNA MENGECEK PANJAR BIAYA PERKARA YANG BERSANGKUTAN
(DENGAN MENGGUNAKAN INSTRUMEN)
PARA PIHAK MEYAMPAIKAN BUKTI BUKTI YANG DIPERLUKAN
DALAM MENEGUHKAN DALIL GUGATANNYA ATAU BANTAHANNYA
KESEBELAS
PEMOHON/PENGGUGAT SELANJUTNYA MENGHADAP KEPADA
PEMEGANG KAS UNTUK MENAYAKAN PERINCIAN PENGGUNAAN PANJAR BIAYA YANG TELAH IA
BAYARKAN, DENGAN MEMBERIKAN INFORMASI NOMOR PERKARANYA.
KEDUABELAS
PEMEGANG KAS BERDASARKAN BUKU JURNAL KEUANGAN PERKARA
MEMBERI PENJELASAN MENGENAI RINCIA PENGGUNAAN BIAYA PERKARA KEPADA
PEMOHON/PENGGUGAT
CATATAN
APABILA TERDAPAT SISA PANJAR BIAYA PERKARANYA, MAKA
PEMEGANG KAS MEMBUATKAN KWITANSI PENGEMBALIAN SISA PANJAR BIAYA PERKARA DENGAN
MENULISKAN JUMLAH UANG SESUAI DENGAN SISA YANG ADA DALAM BUKU JURNAL DAN
DISERAHKAN KEPADA PEMOHON/PENGGUGAT UNTUK DITANDA TANGANI.
KWITANSI PENGEMBALIAN SISA PANJAR BIAYA PERKARA
TERDIRI DARI 3 (TIGA) LEMBAR :
- LEMBAR PERTAMA UNTUK PEMEGANG KAS
- LEMBAR KEDUA UNTUK PEMOHON,PENGGUGAT
- LEMBAR KETIGA DIMASUKKAN KEDALAM BERKAS
PERKARA
KETIGABELAS
PEMOHON/PENGGUGAT SETELAH MENERIMA KWITANSI
PENGEMBALIAN SISA PANJAR BIAYA PERKARA DAN MENANDA TANGANINYA, KEMUDIAN
MEYERAHKAN KEMBALI KWITANSI TERSEBUT KEPADA PEMEGANG KAS.
KEEMPATBELAS
PEMEGANG KAS MENYERAHKAN UANG SEJUMLAH YANG TERTERA
DALAM KWITANSI TERSEBUT BESERTA TINDASAN PERTAMA KWITANSI KEPADA PIHAK
PEMOHON/PENGGUGAT
CATATAN:
APABILA PEMOHON/PENGGUGAT TIDAK HADIR DALAM SIDANG
PEMBACAAN PUTUSAN ATAU TIDAK MENGAMBIL SISA PANJARNYA PADA HARI ITU, MAKA OLEH
PANITERA MELALUI SURAT AKAN DIBERITAHUKAN ADANYA SISA PANJAR BIAYA PERKARA YANG
BELUM IA AMBIL
DALAM PEMBERITAHUAN TERSEBUT DITERANGKAN BAHWA APABILA
PEMOHON/PENGGUGAT TIDAK MENGAMBIL DALAM WAKTU 6 (ENAM) BULAN, MAKA UANG SISA
PANJAR BIAYA PERKARA TERSEBUT AKAN DIKELUARKAN DARI BUKU JURNAL KEUANGAN YANG
BERSANGKUTAN DAN DICATAT DALAM BUKU TERSENDIRI SEBAGAI UANG TAK BERTUAN (PSL.
1948 KUHP), YANG SELANJUTNYA UANG TAK BERTUAN TERSEBUT AKAN DISETORKAN KE KAS
NEGARA
KELIMABELAS
PARA PIHAK DAPAT MENGAJUKAN BANDING DALAM TEMPO 14
HARI SETELAH PUTUSAN DIJATUHKAN ATAU 14 HARI SETELAH PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN
APABILA PIHAK TIDAK HADIR SAAT PUTUSAN DIUCAPKAN
PARA PIHAK DAPAT MEMINTA SALINAN PUTUSAN/PENETAPAN
PADA PANITERA
KHUSUS PERKARA PERCERAIAN
KEENAMBELAS
CERAI GUGAT
SETELAH PUTUSAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP, PANITERA
MEMBERITAHUKAN PADA PARA PIHAKBAHWA PUTUSAN TERSEBUT TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP
CERAI TALAK
PENETAPAN IKRAR TALAK BERKEKUATAN HUKUM TETAP PADA
SAAT PENETAPAN ITU DITETAPKAN
(TIDAK PERLU ADA PEMBERITAHUAN KHUSUS)
KETUJUHBELAS
PANITERA BERKEWAJIBAN MEMBERIKAN AKTA CERAI PADA PARA
PIHAK SELAMBAT LAMBATNYA 7 (TUJUH) HARI TERHITUNG SETELAH PUTUSAN YANG
BERKEKUATAN HUKUM TETAP TERSEBUT DIBERITAHUKAN PADA PARA PIHAK. KHUSUS UNTUK
CERAI TALAK, 7 HARI SETELAH IKRAR TALAK DIUCAPKAN.
(PSL.
84 AYAT 4 U. NO. 7/89 YANG TELAH DIUBAH DENGAN U. NO. 3/06)
0 Komentar