Postingan

Cara Cek Keaslian Sertifikat Tanah Online 2026 - Panduan BPN Resmi

Punya sertifikat tanah tapi ragu asli atau palsu? Kasus sertifikat ganda dan sertifikat palsu masih sering terjadi di Jawa Tengah, termasuk Semarang dan Sukoharjo. Jangan sampai jadi korban pembeli beritikad baik yang dirugikan. Di artikel ini, kami akan pandu cara cek keaslian sertifikat tanah secara online dan offline langsung dari BPN, plus ciri-ciri sertifikat palsu yang wajib kamu tahu. *1. Kenapa Harus Cek Keaslian Sertifikat?* Banyak klien kami datang setelah transaksi. Ternyata sertifikat yang dibeli tumpang tindih atau kuasa jualnya cacat. Secara formil jual beli di PPAT sah, tapi secara materil ada hak orang lain yang dilanggar. Pengecekan di awal bisa menyelamatkan uang ratusan juta. Apalagi kalau kamu beli tanah kavling di perumahan baru. *2. Cara Cek Online via Aplikasi Sentuh Tanahku (Resmi BPN)* Ini cara paling cepat 2026: a. Download aplikasi *Sentuh Tanahku* di Playstore b. Daftar pakai NIK dan email c. Masuk menu "Cek Sertifikat" d. Masukkan Nomor Hak, Desa,...

KEADILAN SUBSTANTIF YANG DIBATASI WAKTU

  KEADILAN SUBSTANTIF YANG DIBATASI WAKTU: Belajar dari Hukum Tanah untuk Hukum Elektoral Hukum Indonesia mengenal dua kutub yang sering bertabrakan: kepastian hukum (legal certainty) dan keadilan substantif (substantive justice). Dalam sengketa pertanahan, pertentangan itu sudah diselesaikan melalui yurisprudensi. *II. Analogi Sertifikat Tanah* Jual beli di hadapan PPAT yang melahirkan sertifikat hak milik adalah perbuatan yang secara formil sah dan dilindungi asas praduga keabsahan serta asas pembeli beritikad baik. Namun sah secara formil tidak menutup kemungkinan adanya cacat materil di belakangnya, misalnya kuasa jual yang tanda tangannya diperoleh secara manipulatif. Untuk menyeimbangkan itu, Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah memberikan batas: sertifikat yang terbit lebih dari 5 tahun, dikuasai dengan itikad baik, dan tidak pernah digugat, tidak dapat digugat lagi. Di sini keadilan substantif diberi ruang hidup selama 5 tahun, setelah itu ia ber...

Kriminalisasi di Media Sosial: Antara Kebebasan Berekspresi dan Etika Digital

Gambar
   Pendahuluan Media sosial kini menjadi ruang publik baru bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Namun, tak jarang ekspresi tersebut berujung pada persoalan hukum. Munculnya laporan polisi atas unggahan di media sosial menimbulkan pertanyaan penting: sejauh mana kebebasan berekspresi dilindungi, dan kapan sebuah unggahan dianggap melanggar hukum? Fenomena Kriminalisasi Unggahan Medsos Dalam beberapa tahun terakhir, banyak kasus di mana pengguna media sosial dilaporkan karena dianggap mencemarkan nama baik, menyebarkan hoaks, atau ujaran kebencian. Pasal 27 dan 28 UU ITE kerap digunakan, namun sering menimbulkan kontroversi karena dianggap multitafsir dan berpotensi membungkam kritik. Di satu sisi, perlindungan terhadap reputasi dan ketertiban umum memang penting. Tapi di sisi lain, banyak yang khawatir hukum dijadikan alat represi terhadap kebebasan berpendapat. Batasan Hukum dan Etika di Dunia Digital Penting untuk membedakan antara kritik yang sah dengan penghinaan at...

Pidana Korporasi: Tantangan dan Upaya Penegakan Hukum

Gambar
  Pendahuluan Pidana korporasi merupakan bagian penting dalam sistem hukum pidana Indonesia yang mengatur pertanggungjawaban badan hukum atas tindakan melanggar hukum. Dengan semakin kompleksnya struktur bisnis dan peran korporasi dalam perekonomian, penegakan hukum pidana terhadap korporasi menjadi tantangan besar yang perlu mendapat perhatian serius. Tantangan dalam Penegakan Pidana Korporasi Salah satu tantangan utama adalah kompleksitas struktur korporasi yang menyulitkan penentuan siapa yang bertanggung jawab secara hukum. Banyak kasus korporasi besar dengan struktur multi-level yang membuat aparat hukum kesulitan membuktikan keterlibatan langsung korporasi dalam tindak pidana. Selain itu, regulasi pidana korporasi di Indonesia masih terbatas dan sanksi yang ada seringkali tidak memberikan efek jera. Faktor lain adalah keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, baik dari segi sumber daya maupun keahlian khusus dalam menangani kasus pidana korporasi. Praktik korupsi dan i...

Polemik Status Tersangka Tanpa Kepastian Waktu: Antara Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Asasi

Gambar
  Pendahuluan Dalam sistem hukum pidana Indonesia, status "tersangka" merupakan penanda awal bahwa seseorang diduga kuat melakukan tindak pidana, berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Penetapan status ini membawa konsekuensi hukum yang tidak ringan, termasuk pemanggilan paksa, tersingkir, hingga stigma sosial yang melekat. Namun dalam praktiknya, tidak sedikit individu yang menyandang status tersangka dalam jangka waktu yang lama tanpa kejelasan proses hukum lebih lanjut. Fenomena ini memunculkan istilah “tersangka abadi”. Ketiadaan batas waktu yang jelas bagi status tersangka menjadi persoalan serius dalam penegakan hukum. Tidak hanya merugikan individu yang bersangkutan secara psikologis, sosial, dan ekonomi, tetapi juga melanggar prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia, seperti kepastian hukum dan perlindungan dari perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Menyadari hal tersebut, pemerintah tengah menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru...

Perbedaan Gugatan Perdata dan Laporan Pidana: Mana yang Harus Dipilih?

Gambar
Banyak orang yang mengalami masalah hukum sering bingung: harus lapor ke polisi (pidana) atau mengajukan gugatan ke pengadilan (perdata) ? Perbedaan antara gugatan perdata dan laporan pidana memang penting dipahami agar tidak salah langkah dalam mencari keadilan. ⚖️ Pengertian Singkat Gugatan Perdata ➜ Menyelesaikan sengketa antar individu atau pihak swasta ➜ Contoh: utang piutang, perceraian, wanprestasi (ingkar janji), ganti rugi Laporan Pidana ➜ Menindak perbuatan melawan hukum yang merugikan masyarakat atau negara ➜ Contoh: pencurian, penipuan, penganiayaan, korupsi 🔍 Perbedaan Utama Gugatan Perdata vs Laporan Pidana Aspek Gugatan Perdata Laporan Pidana Tujuan Mendapat ganti rugi atau pemenuhan hak Memberi hukuman bagi pelaku Pihak yang mengurus Penggugat & tergugat (perorangan / badan hukum) Negara vs Tersangka (Jaksa & Polisi yang bertindak) Proses awal Ajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Laporkan ke Polisi Bukti Fokus pada bukti hak ...

Law Firm Art Justitia & Co

Gambar
    LAW FIRM ART JUSTITIA Law Firm   Art Justitia & Co   didukung oleh tenaga-tenaga pengacara muda dan konsultan hukum yang professional dan mempunyai pengalaman praktek  serta organisasi dengan memiliki semangat tinggi dalam melakukan pembelaan serta pendampingan hukum sehingga keunggulan utama yang dimiliki kami   adalah dalam menjaga kepercayaan, loyalitas, dan integritas. Dengan  semangat  generasi  baru dengan slogan  “saatnya  yang  muda menguasai dunia” dan “tegaknya keadilan dengan menggunakan seni” ini dibangun  dengan Fokus Utama memberikan Solusi Hukum, Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum dengan cara bekerja membentuk tim dalam menangani kasus/perkara klien berdasarkan keahlian Advokat/Pengacara yang tergabung pada kantor kami serta mengutamakan progresif, kreatif dan proaktif dalam menganalisa kasus dari berbagai aspek sehingga membuahkan langkah langkah hukum yang cepat, efektif dan akurat. Law Firm ...

Mengenal 2 Filsuf Besar Yunani Kuno : PLATO DAN SOCRATES

Gambar
  SEJARAH SINGKAT PLATO DAN SOCRATES FILSUF YUNANI KUNO. Plato dan Socrates adalah dua tokoh penting dlm sejarah filsafat Yunani kuno. Berikut adalah kisah nyata ttg hubungan mereka dan kontribusi/peran mereka dalam dunia filsafat. Socrates lahir di Athena, Yunani pada sekitar tahun 470/469 SM. Ia dikenal karena metode pengajarannya yg unik, yg kini disebut "metode Socratic." Metode ini melibatkan serangkaian pertanyaan yg bertujuan untk membantu siswa mencapai pemahaman yg lebih mendalam tentang konsep-konsep filosofis. Walaupun Socrates tidak menulis sebuah karya tulis, akan tetapi ajarannya disebarluaskan oleh murid-muridnya, terutama Plato. Socrates percaya bahwa kebijaksanaan sejati berasal dari pengakuan akan ketidaktahuan kita sendiri. Ia sering berkeliaran di Agora (pasar dan pusat kota Athena) dan terlibat dlm diskusi dengan warga Athena, menantang mereka untuk berpikir lebih kritis tentang moralitas, keadilan, dan kebajikan. Sedangkan Plato lahir di Athena seki...

Kajian Filsafat Hukum Ketidakadilan Menurut Para Ahli

Gambar
  KETIDAKADILAN ADALAH RACUN YANG LEBIH MEMATIKAN DARIPADA HEMLOCK Apa maksudnya? Yukkkk simak penjelasannya " Kekuasaan dan Ketidakadilan" Kajian Filsafat Hukum Ketidakadilan Menurut Para Ahli. Di Athena, Socrates terkenal dgn cara mengajarnya yang unik, selalu menantang org untuk berpikir lebih dalam melalui pertanyaan-pertanyaan kritis. Suatu hari, ia bertemu dengan seorang pemuda bernama Plato yg mencari jawaban tentang dunia dan dirinya sendiri. Plato, terpesona oleh kebijaksanaan Socrates,dan menjadi murid setianya. Athena saat itu dikuasai oleh elit politik yg sering menyalahgunakan kekuasaan mereka. Socrates, yang selalu mengkritik ketidakadilan dan kebodohan yang ia temui, akhirnya menjadi musuh publik. Penguasa Athena merasa terancam oleh pengaruh Socrates yg terus mendorong warga untuk berpikir kritis dan mempertanyakan otoritas. Socrates dituduh merusak pikiran pemuda dan tidak mempercayai dewa-dewa kota. Meskipun tidak bersalah, ia diadili dan dijatuhi hukuman...

Status Akta Otentik Yang Dibuat Dengan Keadaan Bohong Atau Palsu

Gambar
  Akta Otentik sebagai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang terdapat didalamnya merupakan perpaduan dari beberapa kekuatan yang terdapat didalamnya. Salah satunya, Kekuatan Hukum Akta Otentik menyangkut benar atau tidak keterangan tercantum di dalamnya harus berdasarkan prinsip penandatanganan. Sehingga penandatangan Akta Otentik ditujukan keuntungan pihak lain, penandatangan akta berisi keterangan yang bertujuan merugikan orang lain, menurut hukum, tidak mengikat kepada orang lain. *Hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Putusan MA No. 2510 K/Pdt 1990* menyatakan bahwa:* "pembuat akta notaris dalam perkara itu, mengandung penyalahgunaan formalitas, yakni dengan iktikad buruk memberi keterangan yang tidak benar kepada notaris, sehingga akta notaris tersebut mengandung isi kebohongan dan secara absurditas diterima begitu saja oleh notaris untuk dituangkan dalam akta yang dibuatnya". Baca juga : Hukum Pengakhiran Perjanjian Sepihak Mengenal Gugatan Sederhana Dalam...

Status Kepemilikan Tanah Dengan Pinjam Nama (Nominee) Menurut Hukum Agraria Di Indonesia

Gambar
Pinjam Nama (Nominee Arrangement) memang banyak ditemukan di Indonesia. Biasanya orang asing membeli tanah lalu sertifikat tanah diatas namakan kepada orang Indonesia. Status Kepemilikan Tanah Dengan Pinjam Nama (Nominee) Menurut Hukum Agraria Di Indonesia , hal itu dikarenakan UU Pokok Agraria kita melarang orang asing memiliki tanah di Indonesia. baca juga : Hukum Pengakhiran Perjanjian Sepihak Mengenal Gugatan Sederhana Dalam Perkara Perdata Status Akta Otentik Yang Dibuat Dengan Keadaan Bohong Atau Palsu   Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1025 K/Sip/1980 yang menyatakan bahwa : Orang asing menurut UUPA tidak dapat mempunyai hak milik atas tanah Bagaimana jika terjadj pinjam nama dalam jual-beli tanah, siapakah yang dianggap sebagai pemiliknya? Bila terjadi pinjam nama, maka secara hukum yang dianggap sebagai pemilik tanah itu adalah nama yang tercantum dalam sertifikat. Hal itu diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2020, Poin B Rumusan Huku...

Mengenal Gugatan Sederhana Dalam Perkara Perdata

Gugatan Sederhana atau dikenal juga dengan small claim court adalah gugatan perdata yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana. Gugatan Sederhana diatur dalam PERMA No. 2/2015 dan telah diperbaharui melalui PERMA No. 4/2019. Sebelumnya dalam PERMA 2/2015 diatur bahwa syarat mutlak nilai gugatan materil dalam gugatan sederhana paling banyak Rp 200 Juta. Namun, dengan perubahan dalam PERMA 4/2019 nilai tersebut dinaikkan menjadi paling banyak Rp 500 Juta. Artinya, saat ini gugatan materil yang nilainya maks Rp 500 Juta dapat diselesaikan melalui mekanisme gugatan sederhana. Terdapat beberapa kekhususan gugatan sederhana jika dibandingkan dengan gugatan perdata sebagaimana biasa, yakni: *1.Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal* *2.Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana* baca juga : Hukum Pengakhiran Perjanjian Sepihak Status Kepemilikan Tanah Dengan Pinjam Nama (Nominee) Menurut Hukum Agraria Di I...