ART JUSTITIA

  Azas Ius Sanguinis dan Ius Soli Sahabat, Asas Ius Sanguinis adalah azas yang menetapkan seseorang mempunyai kewarganegaraan menurut kewarganegaraan orang tuanya tanpa melihat tempat dimana ia di lahirkan. Misalkan, seorang anak di lahirkan di negara B yang menganut asas ius sanguinis, sedangkan orang tuanya warga negara A, maka anak tersebut tetap menjadi warga negara A. Contoh negara yang menerapkan asas ini adalah Indonesia, Belanda, Jepang, Jerman dan China. Sedangkan Asas Ius Soli adalah azas tempat kelahiran (law of the soil), menetapkan kewarganegaraan seseorang menurut tempat kelahirannya. Artinya kewarganegaraan anak akan diberikan jika anak tersebut lahir di negara yang menganut asas ius soli. Misalnya, seorang anak harus menjadi warga negara B karena lahir di negara B, meskipun orang tuanya warga negara A. Contoh negara yang menerapkan asas ini adalah Amerika Serikat, Kanada, Brasil dan Australia. Karena perbedaan dasar kewarganegaraan yang di pakai dalam menentukan kew...

  Pembebasan Bersyarat Sahabat, Menurut pasal 12 huruf k UU.no.12 tahun 1995, tentang pemasyarakatan, pembebasan Bersyarat adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa pidananya, dengan ketentuan 2/3 tersebut tidak kurang dari 9 ( Sembilan ) Bulan. Tujuan Untuk Mengintegrasikan narapidana ke dalam kehidupan masyarakat Setelah memenuhi persyaratan yang telah di tentukan. Pembebasan Bersyarat harus mempertimbangkan kepentingan pembinaan, keamanan, ketertiban umum, Serta Rasa Keadilan masyarakat. Persyaratan pemberian pembebasan Bersyarat. 1. Telah menjalani masa Pidana paling singkat 2/3 masa Pidana, dengan ketentuan 2/3 masa Pidana tersebut paling sedikit 9 Bulan. 2. Berkelakuan baik selama menjalani masa Pidana paling singkat 9 Bulan terakhir di hitung sebelum tanggal 2/3 masa Pidana. 3. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun dan bersemangat. 4. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.

  Politik Hukum Pidana Sahabat, Politik Hukum Pidana, adalah suatu upaya melakukan peninjauan dan pembentukan kembali (reorientasi dan reformasi) hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, dan nilai-nilai sosio-kultural masyarakat Indonesia. Penggalian nilai-nilai yang ada dalam bangsa Indonesia dalam usaha pembaharuan hukum pidana Indonesia di lakukan agar hukum pidana Indonesia masa depan sesuai dengan sosio-politik, sosio-filosofik, dan nilai-nilai sosio-kultural masyarakat Indonesia. Pada pelaksanaannya, penggalian nilai ini bersumber pada hukum adat, hukum pidana positif (KUHP), hukum agama, hukum pidana negara lain, serta kesepakatan-kesepakatan internasional mengenai materi hukum pidana. Adapun alasan-alasan yang mendasari perlunya pembaharuan hukum pidana nasional pernah di ungkapkan oleh Sudarto, yaitu: Alasan yang bersifat politik Alasan yang bersifat sosiologis Alasan yang bersifat praktis Prof. Muladi menambahkan alasan perlunya...

  Konsep Keadilan Dalam Islam Yang Dapat Dipraktekan di Zaman Modernitas Telah kita pahami sangat, dalam dasar negara kita nilai keadilan merupakan nilai tertinggi. Bukan hanya sebagai nilai tertinggi saja keadilan di indonesia merupakan sebuah tujuan yang ingin diwujudkan. Sungguh mulia cita2 negara ini. Lalu pertanyaannya apakah cita2 mulia ini hanya sebatas fatamorgana dan hanya sebagai formalitas belaka ? Jangan sampai tujuan ini tidak dapat tercapai karna disfungsi sistem yang dibuat. Disini saya akan menilik agama islam sbg agama yang rahmatan lil alamin, agama yang universal dan kosmopolitan. Islam memiliki konsep keadilan sosial yang sangatlah mendasar dan dapat diterapkan di semua masa. Disini terdapat 2 konsep keadilan sosial yang ditawarkan islam yaitu *Adil dalam Bersikap dan Keadilan Dalam Sistem Kehidupan.* 1. Adil Dalam Bersikap Berbicara mengenai sikap individu2 manusia dalam menghadapi sebuah peristiwa kehidupan. Islam memberikan rambu2 bahwa umat islam haruslah...

Pengertian kekerasan Seksual Kekerasan atau bahasa lnggris: violence berasal berasal dari bahasa Latin: violentus yang berasal berasal dari kata vi atau vis vital kekuasaan atau berkuasa). Kekerasan didalam prinsip dasar di dalam hukum publik dan privat Romawi yang merupakan suatu aktualisasi diri baik yang dikerjakan secara fisik ataupun secara verbal yang mencerminkan terhadap tindakan serangan dan penyerangan terhadap kebebasan atau prestise seseorang yang mampu ditunaikan oleh perorangan atau sekelompok orang umumnya berkenaan bersama kewenangannya yakni bila diterjemahkan secara bebas sanggup diartikan bahwa seluruh kewenangan tanpa mengindahkan keabsahan. Pemakaian atau tindakan kesewenang-wenangan tersebut sanggup pula dimasukan di dalam rumusan kekerasan ini.pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) merumuskan bahwa: "Menyebabkan orang kelenger atau bukan berdaya disamakan bersama dengan kenakan kekerasan". Menurut Zakariah Idris kekerasan adalah berkaitan yang...

Hak-Hak Wanita selaku Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam kehidupan bermasyarakat kerap terjalin diskrimanasi terhadap wanita, baik di area keluarga, pekerjaan serta pembelajaran. Dalam pemikiran dunia serta filsafat barat, perempuan lebih tertindas serta lebih terampas dibanding laki- laki, baik secara keagamaanmaupuntidak. Dalam budaya barat perempuan dikira terbelakang, kotor serta lemah serta sumber kesengsaraan sepanjang masa yang panjang. Wanita pula sering menerima perbandingan dengan laki- laki baik dari segi keahlian raga ataupun otak tetapi pada dasarnya wanita serta laki-laki merupakan 2 mahluk ciptaan Tuhan yang sama yang mempunyai guna sosial masing- masing. Hak wanita merupakan sesuatu kodrat pemberian Tuhan yang dipunyai baik sebab dia seseorang manusia ataupun selaku seseorang wanita.  Sistem hukum tentang hak asasi manusia ada dalam instrumen nasional serta Internasional. Spesial menimpa hak- hak wanita yang ada dalam sistem hukum bisa ditemui baik secara eksplis...

Masalah laka lalu dengan pihak kedua korban cedera ataupun wafat, tetapi pihak awal tidak membagikan dorongan, lalu mohon penjelasan tentang   Ancaman Hukum untuk Pelaku Tabrak Lari ? Intisari Jawaban Pada dasarnya tiap pengemudi yang ikut serta musibah kemudian lintas harus, di antara lain, membagikan pertolongan kepada korban. Terpaut dengan tanggung jawab pengemudi yang menimbulkan musibah kemudian lintas, di warga, diketahui sebutan“ tabrak lari” ialah mengemudikan kendaraan serta ikut serta musibah, namun tidak menghentikan kendaraan serta tidak membagikan pertolongan kepada korban. Pelaku   tabrak lari ini diancam dengan tuntutan pidana dalam Pasal 310 serta 312 UU LLAJ. Uraian lebih lanjut bisa Kamu klik pembahasan di dasar ini. Pembahasan Lengkap Postingan di dasar ini merupakan pemutakhiran dari postingan dengan judul Ancaman Hukuman buat  Pelaku  Tabrak Lari yang terbuat oleh Ilman Hadi, S. H. serta diterbitkan awal kali pada 11 Maret 2013. Ancaman Hukum Pe...